Di Kabupaten Tobasa, pupuk bersubsidi kembali langka. Akibatnya, banyak petani yang mengeluh. Apalagi, musim tanam baru mulai. Perlu pemupukan. Repotnya lagi, petani sulit memperolehnya.

Kelangkaan pupuk tersebut perlu diatasi. Sebab, menghilangnya pupuk di pasar dan kios pengecer, sangat menyulitkan bagi petani. Berbagai hal akan muncul sebagai akibatnya. Terutama menyangkut faktor produksi. Sebab, cost semakin tinggi. Hal ini, berkait erat dengan pendapatan hasil panen petani.

Untuk mengatasinya, idealnya pada setiap Kecamatan minimal harus ada 2 kios pengecer. Dan, rasanya tidak perlu terlalu mencari-cari apa penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dimaksud. Sebab, di sana banyak hal-hal berkait yang sulit diungkap. Menyangkut sistem dan kebijakan. Mungkin, upaya yang perlu dilakukan Pemkab Tobasa, yaitu harus mengajukan penambahan jumlah quota pupuk bersubsidi. Juga, memperketat pengawasan pendistribusian hingga ke tingkat petani serta menindak tegas distrubutor / kios penjual nakal yang curang. Dengan demikian, persoalan mungkin bisa teratasi.

Kelangkaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi memang sudah sangat sering dikeluhkan petani. Bahkan, pada beberapa waktu lalu, mereka pernah mengadukannya ke DPRD Tobasa, diterima langsung Ketua DPRD T. Sitorus.

Dalam audensi tersebut, Serikat tani Tobasa mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk yang mereka hadapi. Juga, berbagai persoalan lain. Saat itu, Ketuanya, Sunggul Sitorus mengatakan, sebaiknya kebijakan pupuk bersubsidi dihapuskan, jika kebijakan program tersebut tidak mencapai sasaran. Dalam hal ini, petani harus lebih diperhatikan. Atau, mungkin dengan mengalihkannya menjadi subsidi menjaga kestabilan harga produk petani.

Sunggul menyatakan, sekarang ini di Tobasa sedang memasuki musim tanam. Saat ini, petani sangat membutuhkan pupuk. “Kami sangat sulit untuk memperoleh pupuk. Karena, harganya sangat mahal” ujar Sunggul sembari menambahkan, meskipun pemerintah menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi, namun kenyataan di lapangan, pupuk subsidi tidak pernah mencapai sasaran.

Memang, setelah petani Tobasa melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD beberapa waktu lalu, distribusi pupuk terlihat agak normal. Akan tetapi, selang beberapa bulan kemudian, pupuk bersubsidi kembali menghilang dari pasaran.

Banyak penduduk yang mengeluh. Menurut beberapa warga, dua bulan terakhir ini pupuk bersubsidi sangat sulit diperoleh. Bahkan, tidak ada sama sekali. “Sudah dua bulan semenjak masa tanam, hingga sekarang tanaman padi belum dipupuk. Kami khawatir, produksi tahun ini akan berkurang. Kemungkinan, panen bisa gagal,” ujar seorang ibu boru Siahaan-petani desa Hutagaol Kecamatan Balige, hampir menangis.

Mereka menceritakan, sejak Januari 2008 pupuk bersubsidi mulai langka. Dan setiap kali mau dibeli, UD Tani Jaya di Pasar Balige, yang dikenal sebagai distributor, hanya memperbolehkan membeli sebanyak 5 Kg. Distributor nakal seperti ini, perlu ditindak tegas. Sebab, sangat tidak berpihak kepada masyarakat tani. Dengan monopoli pendistribusiannya, mereka berpeluang mempermainkan harga. Pasokan dan ketersediaannya sangat memungkinkan untuk dimanipulasi. Kemasannya bisa mereka ganti. Dijual ke kabupaten lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.

(konon, di Malaysia, seseorang pernah melihat pupuk dengan kemasan bertuliskan ‘bersubsidi’. Indikasi ini menunjukkan, kemungkinan lemahnya pengawasan aparat kita. Atau mungkin, komisi pengawas pupuk tidak bekerja maksimal). Tidak jelas !!!.

Menurut pengakuan boru Siahaan, kekurangan pupuk akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak normal. Sehingga, diperkirakan hasil panen akan turun drastis hinga 40 persen dari sebelumnya. Untuk itu, Pemkab Tobasa perlu secepatnya mencarikan solusi. Sebab, dikhawatirkan produksi ratusan hektar tanaman padi, termasuk komoditi hortikultura lainnya akan menurun. Tentu, akan sangat berdampak terhadap penghasilan petani.

Nasib petani Tobasa sangat perlu diperhatikan. Jika pemerintah tidak segera melakukan upaya perbaikan dengan memberantas mafia pupuk bersubsidi, maka pertanian di Tobasa akan hancur. Walau kebutuhan pupuk untuk Kabupaten Tobasa telah disesuaikan dengan rencana devinitif kebutuhan kelompok (RDKK), kenyataan yang dihadapi petani selalu tidak sesuai harapan. Pupuk tetap langka.

Dituntut tanggung jawab komisi pengawas distribusi pupuk bersubsidi. Mereka harus bekerja maksimal. Distributor juga harus bertanggungjawab. Sebab, mereka merupakan bagian tak terpisahkan dengan langkanya pupuk yang meresahkan petani.

Beberapa orang pejabat Pemkab yang dihubungi menerangkan, Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi, yang dibentuk Bupati Tobasa sejak 2006 telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Di antaranya, mengajukan penambahan quota kepada pemerintah pusat. Melalui Gubernur Sum. Utara hingga ke Departemen Pertanian R.I. Juga, dengan melibatkan pihak Polres Tobasa, sebagai upaya menindas para mafia pupuk bersubsidi.

Filed under: Jurnal